Tongkat Nan Membawa Rebah

Terbaca oleh kami sebuah berita perihal Kepala Bandar di Ibu Propinsi kita bertandang ke Jakarta guna menemui salah seorang anak Minangkabau yang menjabat sebagai Ketua “Senator” di republik ini. Banyak yang menaruh perhatian pada ucapan Ketua Senator ini dihadapan rombongan Kepala Bandar tersebut.

Bandar Padang bukan milik orang Padang saja, tapi untuk semua orang. Bandar Padang harus terbuka. Apalagi kita akan menghadapi Pasar Bebas Asean yang dimulai tahun 2015 nanti” tegas Irfan Ghazali saat menerima pasangan Kepala dan Wakil Kepala Bandar Padang terpilih, Mahem, di ruangan rapat pimpinan DPD, Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan, Selasa (15/4/2014).

Kami terkejut mendengarnya namun tidak heran sebab semasa penolakan terhadap Silamak mengemuka beberapa bulan yang silam di bandar ini kami telah pula mendapat kabar perihal peranan Irfan Ghazali (IG) dalam perkara ini. Namun sayangnya tidak demikian dengan sekalian orang Minangkabau di propinsi ini. Dimasa pemilu yang baru saja usai, banyak yang terkicuh dengan orang ini disangka kawan, disangkan dunsanak, disangka tiang tempat berpegang. Namun sesungguhnya..??

Dari beberapa tanggapan yang kami baca, banyak yang menyatakan penyesalannya karena telah memilih Engku IG ini. Kami hanya tersenyum sedih mendengarnya, sebab sebagai orang yang mengetahui kami telah memberi ingat kepada keluarga dan kenalan kami perihal peranan Engku IG ini dalam kasus Salamak.

Jangan hendaknya kita tertipu lagi, tongkat membawa rebah dia itu..” kata kami.

Kami juga menyesali sikap dari Ketua Bandar yang datang pula berkunjung ke Jakarta “Untuk apalah itu..?!” tanya kami dalam hati.

Namun sejenak kami berfikir setelah membaca kutipan berita ini Saya meminta dukungan Engku Irfan selaku Ketua DPD RI untuk bisa mendapatkan dana dari APBN, baik APBNP 2014 maupun APBN 2015,” harap Mahyendi.

Macam tu rupanya, begitulah kiranya alur dalam pemerintahan di negara ini. Kita tak lepas dari pusat, apalagi di propinsi yang kata orang pusat “miskin” itu. Mesti mengemis-ngemis dahulu agar ada dana untuk membangun negeri kita ini.

Tapi tak apalah, asalkan prinsip iyakan yang di orang, lalukan nan di awak masih dipakai oleh Engku Ketua Bandar. Sebab “prinsip kemajuan” yang diagung-agungkan oleh engku IG itu masih dapat kita bantah. Kita mesti faham latar belakang engku “senator” ini, dia ialah seorang saudagar yang memiliki banyak kapal. Mempunyai kawan, kenalan, atau kata orang sekarang “jaringan” di Jakarta. Dimana mereka-mereka itu tidaklah semuanya orang Islam apalagi orang Minangkabau. Tentulah ia mesti mengambil hati para saudagar-saudagar lainnya.

Seperti kata salah seorang kawan kami “Prinsip Liberalisme Ekonomi hanya sesuai bagi saudagar-saudagar besar yang memiliki banyak modal saja. Sedangkan bagi saudagar kecil belumlah dapat. Sebab mereka mesti jua mendapat perlindungan, terutama dari pemerintah. Sebab kalau tak mendapat perlindungan mereka akan digiling oleh saudagar besar dengan modal besar itu..”

Ilustrasi gambar: internet

Ilustrasi gambar: internet

“Cobalah kita tengok di mana-mana di negara maju itu. Setiap ada pertemuan pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok G-8. Pasti akan kita jumpai pula unjuk rasa dari kalangan petani dan saudagar kecil di negara maju itu. Sebab mereka telah merasakan dampak yang buruk perihal pasar bebas itu. Yang diuntungkan ialah orang bermodal besar, beruang banyak, dekat dengan kekuasaan, dan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara..” lanjut kawan kami.

Benarlah demikian agaknya..

Ditambah lagi bahwa engku IG ini kebanyakan menghabiskan harinya di rantau Jakarta. Jarang menengok kampung, kecuali mungkin kampung tempat asalnya. Atau ada datang ke kantor-kantor pemerintahan sebagai pejabat pusat yang datang menengok daerah. Namun adakah diselami peri kehidupan rakyat yang diluar sana? Adakah ia tahu bagaimana keadaan kehidupan orang Minangkabau di Sumatera Barat itu sesungguhnya..??

Kami terkenang akan penjelasan salah seorang kawan sejarawan “Dimasa Belanda, apabila ada seorang pejabat yang hendak diangkat menjadi gubernur pada suatu wilayah maka disyaratkan agar mereka telah tinggal di wilayah yang akan mereka pimpin selama lima tahun. Tak dapat tidak..”

“Namun Pemerintah Kolonial Inggris lebih bagus, mereka mensyaratkan sepuluh tahun harus tinggal di daerah yang akan ia pimpin sebelumnya. Tujuannya agar calon pemimpin itu tahu dengan sebenarnya perihal daerah yang akan dia pimpin. Supaya jangan terjadi gejolak serupa pemberontakan..” lanjut kawan kami tersebut.

Ooo.. serupa itu agaknya, patutlah..

Kalau kita bandingkan pada masa sekarang, ada orang yang selama ini tinggal di rantau namun ketika ada pemilihan kepala daerah dia pulang mencalonkan diri. Begitu juga dengan para calon anggota dewan (DPR/DPD), cukup banyak yang berasal dari rantau yang mencalonkan diri untuk mewakili daerah tempat asal mereka. Maka tahulah engku dan encik sekalian serupa apa jadinya kalau orang-orang ini yang terpilih..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s