Terkenang dengan Sila ke-4

Ilustrasi Gambar: Internet

Ilustrasi Gambar: Internet

Pada hari Jum’at dini hari yang lalu Dewan Tertinggi di republik ini telah menyetujui undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang baru dimana dimasa mendatang Kepala Daerah akan dipilih oleh Dewan Daerah bukan melalui pemilihan langsung. Undang-undang ini didukung oleh Syarikat Merah Putih dan ditentang oleh Syarikat Penguasa Baru. Partai penguasa sekarang yang akan segera habis masa jabatannya memutuskan untuk keluar dari ruang sidang setelah usulan mereka Pilkada Langsung dengan sepuluh perbaikan ditolak oleh seluruh Kelompok di Dewan.

Kemenangan Syarikat Merah Putih ini disambut dengan senang hati oleh para pendukung mereka, namun mendapat cacian dan tuduhan yang tak pantas dari Syarikat Penguasa Baru beserta para pendukung mereka. Dibandingkan degan kekalahan pada Pemilihan Akbar yang silam, kemenangan ini hanyalah kemenangan kecil bagi Syarikat Merah Putih. Namun walaupun demikian, media penyokong Syariikat Penguasa Baru tak kurang cercaan, fitnahan, dan mencari-cari kesalahan terhadap kegagalan mereka dalam pemungutan suara di Gedung Dewan Kamis malam dan Jum’at dini hari yang lalu.

Masyarakatpun dalam hal ini terpecah kepada dua golongan dalam menyikapi Undang-undang ini, ada yang menyokong dan ada pula yang menolak, serta ada pula yang diam tak peduli “Tiada untungnya bagi awak, langsung ataupun melalui Dewan Daerah” ujar mereka.

Usulan pengubahan jalannya pemilihan Kepala Daerah ini berangkat dari keadaan yang telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun ini di republik ini. Ada yang mengatakan bahwa proses pemilihan langsung ini merupakan ciri dari Demokrasi Liberal yang tidak sesuai dengan akar budaya masyarakat yang ada di Republik. Bertentangan dengan Sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Pandangan lain ialah karena banyaknya pertikaian yang terjadi antar golongan di daerah (konflik sosial), politik uang yang dijalankan secara terang-terangan yang sebagian besar dibiarkan, suap-menyuap  yang terjadi dari tingkat daerah hingga pusat[1] keberpihakan penyelenggara pemilihan sehingga berujung kepada kecurangan rerstruktur, lahirnya budaya Munafik Akut yang menjakiti sebagian besar Calon Kepala Daerah, dominasi media beserta para Kapitalis, dan lain sebagainya.

Pengesahan Undang-undang ini sesungguhnya merugikan banyak fihak, fihak yang paling dirugikan ialah para Kapitalis, Pengusaha. Para pengusaha ialah penyandang dana dalam setiap kampanye dimana mereka dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Selain menyandang dana, dukungan mereka melalui media yang mereka kuasai sangat berpengaruh dimana meakibatkan fikiran rakyat dirasuki sehingga memicu perpecahan di kalangan masyarakat. Permusuhan dan caci mencaci menjadi hal yang hampir tersua pada setiap pemilihan.

Tipu muslihat yang beredar selama pemilihan Kepala Daerah ini sungguh menakutkan namun keuntungan finansial juga tak dapat kita remehkan. Mulai dari penyandang dana (Kapitalis), Pengusaha Sablon dan Baliho, Media Cetak, penjual baju kampanye, dan lain sebagainya banyak meraup keuntungan. Namun karena sekarang ialah Zaman Dagang maka modal yang telah keluar mesti balik lagi dan harus mendapat untung.

Yang paling tak bagus dalam hal ini ialah Laskar Pemenangan mereka yang bagi sebagian Kepala Daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap diri kepala daerah tersebut dalam menjalankan pemerintahannya. Berbagai jabatan penting tidak lagi diberikan kepada orang-orang yang ahli dibidangnya melainkan kepada orang-orang yang setia kepada Kepala Daerah baru atau yang pandai mendekatkan diri dengan Laskar Pemenangan mereka.

Sungguh kami tersenyum saja mendapat salah satu Media Penyokong Syarikat Penguasa Baru menurunkan berita pada Teks Berjalan mereka “Media internasioal menyoroti kemunduran demokrasi di Republik” atau tajuk berita yang berjudul “Kedaulatan telah direngggut dari tangan rakyat”. Beberapa masa yang lalu tatkala Si Sani memenangkan Pemilihan Akbar kelompok media ini juga meyiarkan kabar “Si Sani mendapat ucapan selamat dari Presiden Amerika”.

Sungguh kami tiada habis fikir, pendapat dari Dunia Barat beserta Pengakuan mereka begitu berharga bagi Syarikat ini. Pada Undag-undang Pilkada ini mereka merengek-regek “Kadaulatan seharusnya ada di tangan rakyat” atau “biarkan rakyat memilih pemimpinnya sendiri” dan lain sebagainya. Namun kelakuan yang mereka perlihatkan justeru mempelrihatkan bahwa kedaulatan sebenarnya berada di tangan kapitalis, orang-orang Liberal, dan Negara Barat. Sikap mental mereka yang menghambakan diri kepada Barat telah merendahkan MARWAH REPUBLIK.

Tersiar kabar bahwa Syarikat Peguasa Baru akan mengajukan hal ini ke Pengadila Agung. Kami cemas akan hal ini mengingat kemenangan mereka pada pengadilan ini pada beberapa masa yang silam. Keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan ini akan memperlihatkan sejauh mana pengaruh mereka. Masih merdekakah kita atau justeru berada dalam Kolonialisme Baru? Dijajah asing melalui tangan dan fikiran Anak Republik sendiri ?!

[1] Ingatkah engku-engku dengan kasus Hakim Agung Akil Muchtar? Kami yakin bahwa kasus serupa jauh lebih banyak namun belum terjamah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s