Tanya Kenapa..?

Picture: Here

Mengapa KPK, Jaksa dan Polisi Lambat Tangani Dugaan Korupsi Jual Beli Lahan di Jakarta Barat ?

By Yusril Ihza Mahendra

Padahal dari kronologi peristiwa, tindak pidana korupsi dalam kasus jual beli tanah di Cengkareng seharga Rp. 638.000.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar) ini sangat jelas dan terang benderang. Pemda DKI dan oknum-oknumnya jelas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi ini. Apalagi mereka mengetahui bahwa ada perkara sengketa kepemilikan lahan tersebut di pengadilan antara Pemda DKI dengan Pihak Ketiga.

Keterlambatan aparat bertindak menyebabkan mereka yang diduga pelaku akan leluasa kabur dan potensial menghilangkan alat bukti. Seperti yang sekarang dilakukan oleh salah seorang dari mereka yang bernama Rudy, kini yang bersangkutan telah kabur ke Australia.

Ada kesan kuat di mata publik bahwa aparat penegak hukum seperti KPK, Polisi, dan Jaksa selalu lambat, lalai dan cari-cari alasan menghindar untuk menindak adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum-oknum Pemerintah DKI Jakarta.

Bahwa di antara para pelaku ada yang sudah mengembalikan gratifikasi penjualan tanah ini. Bahkan ada niat oknum Pemda DKI untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan kerugian negara, hal itu sama sekali tidak menghilangkan sifat korupsi dari perbuatan itu.

Unsur adanya sifat melawan hukum dari transaksi ini, unsur kerugian negara Rp. 638 Milyar sebagai mana telah dihitung oleh BPK dan unsur memperkaya orang lain, sudah lebih daripada cukup untuk meningkatkan kasus ini ke ranah penyidikan dengan menetapkan para tersangkanya.

Lambat dan lalainya aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pidana korupsi di DKI ini, mulai dari kasus Bis Trans Jakarta, Sumber Waras, Reklamasi dan terakhir kasus Jual Beli Lahan di Jakarta Barat. Diindikasikan karena dugaan korupsi ini, jika diusut lebih jauh, akan melibatkan sejumlah orang penting di negara ini, sangat disesalkan.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu yang menjadi tekad di awal gerakan reformasi kini lumpuh total. Sikap aparat penegak hukum seperti ini semakin menjauhkan kita dari upaya untuk menegakkan asas negara hukum. Penguasa yang memerintah, dengan terang-terangan juga mengabaikan hukum dan konstitusi di tengah ekonomi negara yang kian terpuruk…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s