Kesetiaan Yang Diragukan

Disalin dari status fesbuk seorang kawan.

Pengakuan Sutanto Tanoto ini dalam penglihatan saya bukan pengakuan pribadi, tetapi merupakan puncak dari masalah laten antara Negara China yang menganut Asas Ius Sanguinis, yaitu setiap orang yg berdarah China adalah Warga Negara China. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan banyak negara lainnya yg menganut Asas Ius Soli, yaitu mereka yg lahir di Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.

Teori “Bapak Angkat dan Bapak Kandung ” ini sangat berbahaya, khususnya jika Warga Negara berdarah China ini pada suatu saat memegang jabatan vital seperti Presiden/ Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Pengalaman pahit dengan Ahok di Jakarta merupakan peringatan yg tidak boleh diabaikan. Secara sistematis ia menggusur pribumi, dan memanjakan golongan China.

Lagi pula perlu diingat bahwa dari empat orang anggota BPUPKI th 1945 keturunan China, tiga orang langsung menolak gagasan untuk menjadi Warga Negara Indonesia, sedangkan satu orang yg mulanya menerima, kemudian juga menolak.

Oleh karena itu, penghapusan istilah “Orang Indonesia Asli ” sebagai salah satu syarat utk menjadi Presiden/ Wakil Presiden, dalam amandemen Pasal 6 UUD 1945 – atas usul seorang guru besar ilmu hukum di MPR era Reformasi – adalah suatu kesalahan yg sangat fatal dan harus dengan segera dibatalkan, khususnya sehubungan dengan perkiraan bahwa Presiden Jokowi akan berusaha menjadikan Ahok sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2019.

Dengan dukungan keuangan yg hampir tak terbatas dari Sembilan Taipan seperti yg disinyalir Kwik Kian Gie, ditambah dgn penguasaan media massa yg hampir mutlak oleh para Taipan China, dan relatif kurang kritisnya pemilih kita yng berada dalam kemiskinan, tidak mustahil hal itu akan terjadi.

Bisakah kebijakan mengkhususkan syarat ” orang Indonesia asli ” ini dipertanggung jawabkan?

Tentu saja bisa, dengan empat alasan, yaitu:

1) Memang kaidah demikianlah yg disepakati – original intent – oleh para Pendiri Negara dlm th 1945;

2) Alasan kultural dan yuridis yaitu asas ius sanguinis yg dianut Negara China dan umumnya keturunan China;

3) Alasan keamanan nasional, mencegah jatuhnya jabatan-jabatan vital tersebut kepada mereka yg tidak meletakkan kesetiaan tertingginya pada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) Pada tingkat daerah, kita sudah menerima konvensi bahwa hanya putra daerah asli yang boleh menjadi kepala daerah, seperti di Papua dan Bali.

Ringkasnya, Warga Negara RI Keturunan Cina silakan mencari nafkah dalam bidang apa pun, kecuali pada jabatan-jabatan vital yang demikian sensitif tersebut di atas. Ringkasnya, segera batalkan amandemen Pasal 6 UUD 1945, dan hidupkan kembali Pasal 6 UUD 1945 yang asli.

Lihat juga nusantarakini.com di link ini dan ini, serta video wawancara sang taipan pengkhianat di youtube dengan mengklik disini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s