Kita Dipecundangi

Disalin dari fesbuk seorang kawan:

PIcture: Here

PIcture: Here

Indonesia SOS
KESALAHAN MENDASAR PADA KONSTITUSI KITA DIMANFAATKAN CINA UNTUK MENGKOLONISASI NEGERI INI.

Menurut saya ada dua kesalahan mendasar dalam sistem konstitusi kita yang berpotensi menyebabkan bangsa ini mudah disubordinasi, dijajah atau didominasi oleh kepentingan politik dan ekonomi asing, khususnya oleh Bangsa Cina. Atau dengan kata lain, kedua kesalahan mendasar itu berpotensi melemahkan sistim ketahan bangsa ini. Baik ketahanan nasional, ketahanan kebangsaan, ketahanan ekonomi, budaya, politik dan pangan.

Pertama, penghapusan kata keharusan warga negara (bangsa) Indonesia asli menjadi warga negara dalam UUD 45 yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Penghapusan keharusan warga negara (bangsa) Indonesia asli sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden telah membuka peluang bagi orang asing, khususnya Cina untuk berkuasa dan menguasai republik ini. Karena penghapusan pasal itu juga berimplikasi hukum dan politik pada pemilihan gubernur dan kepala daerah.

Kedua, kebijakan penghapusan istilah WNI turunan Cina menjadi Warga Negara Indonesia dan pengelompokannya jadi salah satu etnis Indonesia. Kebijakan ini telah mengaburkan defenisi bangsa dan warganegara. Sehingga siapa yang disebut bangsa dan warga negara, dan apa saja hak-ha dan kewajiban-kewajiban dari keduanya jadi tidak jelas. Semestinya pemerintah mendefenisikan dengan tegas batasan pribumi dan warga negara. Kemudian diikuti dengan penetapan hak2 dan kewajiban masing-masing. Pembatasan hak2 dan kewajiban pribumi semestinya tidak sama dengan warga negara turunan. Pribumi adalah etnis yang memiliki tanah ulayat dan wilayah adat. Yang tidak memilikinya dikategorikan sebagai Warga Negara.

Ini sangat urgen, mengingat masalah ini berimplikasi langsung pada dinamika politik dan kekuasaan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, Pribumi dan warga negara sama hak dan kewajiban politiknya. Ini salah secara konstitusional. Dimana Cina sebagai warga keturunan memiliki hak yang sama dengan pribumi untuk menduduki jabatan politik, mulai dari gubernur hingga Bupati/ Walikota.

Kalau ini dibiarkan– pribumi berpotensi termarjinalkan di negeri ini. Bangsa ini akan jadi Jajahan Cina. Kelak nasib bangsa pribumi negeri ini akan sama seperti bangsa Indian di Amerika serikat, Aborgin di Australia, dan Melayu di Singapura. Mereka bukan cuma tersingkirkan dan termarjinalkan oleh warga negara pendatang, malah jadi minoritas.

Saya yakin dengan dukungan Cina Daratan – Cina di Indonesia tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa merebut dan mendominasi jabatan-jabatan politik di seluruh Indonesia, mulai dari bupati, gubernur bahkan presiden. Hal itu memungkinkan karena disamping memiliki uang untuk melakukan money politik (suap) mereka juga memiliki populasi yang cukup signifikan. Dan melalui politik demografi, populasi Cina di Indonesia akan terus melejit, khususnya di kota-kota besar. Target mereka ialah merubah komposisi penduduk dari minoritas jadi mayoritas. Sehingga mereka bisa memenangkan pilkada, khususnya di kota-kota besar dan strategis.

Melipat ganda populasi Cina, menurut saya bagi mereka bukan pekerjaan sulit. Kebijakan Cina Daratan saat ini ialah memindahkan beban populasinya berjumlah milyar itu ke negara lain. Orang-orang WNI Cina keturunan akan menjadi perpanjangan tangan kebijakan Cina Daratan. Mereka akan menampung imigran gelap Cina setiap saat. Kita lihat sekarang, populasi Cina dan wilayah hunian mereka di sejumlah kota-kota besar dan strtegis seperti DKI, Medan, Surabaya, Kepri dll — makin hari makin padat dan luas.

Sehingga kalau kelak Cina mengambil alih jabatan politik dan menguasai republik ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa Cina mengkolonisasi atau menjajah kita. Hal ini dikarenakan mereka telah kita akui sebagai etnis. 

Maka sebelum terlambat saya menghimbu agar para elit politik segera melakukan hal-hal berikut ini :
1. Mengembalikan UUD 45 ke bentuk aslinya
2. Mendefenisi ulang pengertian kebangsaan dan warga negara
3. Membedakan hak-hak mendasar antara pribumi dengan warganegara turunan.
4. Membatasi hak-hak usaha, kepemilikan (property dan tanah) dan politik warga negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s