Picture: Here
Buat pengetahuan dan tambahan bahan kampanye:
*Inilah kinerja AHOK yg selama pegang DKI Jak.. audit BPK* 
😬😬😬😬 😬😬 *Jangan Mau Dibohongin & Dibodohin pakai Opini Kinerja Baik dari media2 yg mereka kuasai (Bagian 1)*
Selama ini, banyak diopinikan bahwa kinerja Ahok , Gubernur yang juga *tersangka penistaan agama, itu baik.* Sayangnya, meski akses informasi demikian luas untuk melakukan analisis klaim tersebut, belum ada yang melakukan evaluasi secara komprehensif. Realitanya ternyata tidak sedikit indikator kinerja kunci Ahok yang *lebih buruk* dari Fauzi Bowo, Gubernur Kumis. Padahal Ahok memerintah DKI Jakarta dengan kondisi yang jauh sangat nyaman jika dibandingkan dengan Fauzi Bowo. Pada masa Ahok, APBD DKI memiliki nilai hampir 2X lebih lipat dari dari nilai APBD Fauzi Bowo. Selain itu, modal sosial dan dukungan buzzer yang dimiliki oleh Ahok juga jauh lebih besar ketimbang Fauzi Bowo.
1. Tata Kelola Keuangan
Kinerja Ahok terkait Tata kelola keuangan sangat buruk. Hasil audit keuangan BPK menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat temuan bermasalah senilai Rp30,15 triliun atau hampir 50% APBD DKI & status hasil audit yang diberikan adalah WDP (http://megapolitan.harianterbit.com/…/Kinerja-Ahok-Buruk-BP…). Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang mampu membawa DKI hanya memperoleh temuan bermasalah senilai Rp. 4,83 T atau 13,42% dari APBD & memperoleh status WTP, status terbaik dalam audit BPK (http://www.jakarta.go.id/…/05/laporan-keuangan-dki-raih-wtp…).
2. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok sangat buruk. Hasil penilaian Kementerian PAN & RB nilai akuntabilitas kinerja DKI untuk Tahun 2015 hanya berpredikat CC dan berada pada peringkat 18 (http://www.menpan.go.id/…/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-…,http://megapolitan.kompas.com/…/Ahok.Akui.Kinerja.Pemerinta…. , &http://kabar24.bisnis.com/…/akuntabilitas-pemprov-dki-hanya…). Lebih lanjut, memang sejak Jokowi-Ahok Pemda DKI tidak pernah memperoleh nilai lebih tinggi dari CC (http://www.beritajakarta.com/…/DKI_Didorong_Tingkatkan_Nila…). Capaian ini lebih buruk dari Fauzi Bowo yang pernah membawa akuntabilitas kinerja DKI bernilai B (http://www.jakarta.go.id/…/Akuntabilitas-Pemprov-DKI-Capai-…).
3. Pertumbuhan ekonomi
Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2015 hanya 5.88%. Pertumbuhan ini paling rendah sejak tiga tahun sebelumnya (http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/98). Pada Triwulan III 2016, angka ini kembali turun hanya mencapai 5.75% (http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/163). Capaian ini bahkan lebih buruk dari Fauzi Bowo yang rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6.17% (LPPD DKI Jakarta 2007-2012).
Buruknya capaian ini diantaranya disebabkan serapan anggaran yang rendah (72.11%). Dan serapan yang rendah terjadi kembali pada tahun 2016. Kondisi ini membuat Ahok ditegur Jokowi. (http://jakarta.bisnis.com/…/rendahnya-serapan-apbd-dki-hamb…,http://finance.detik.com/…/serapan-anggaran-apbd-jakarta-te…, &http://nasional.kompas.com/…/ahok.yang.pertama.kali.ditegur…).
4. Kemiskinan
Data BPS menunjukkan terjadi peningkatan jumlah orang Miskin menjadi 384,3 Ribu (3.75%) per Maret 2016 (http://megapolitan.harianterbit.com/…/Era-Ahok-Jumlah-Orang…, http://jakarta.bps.go.id/Brs/view/id/169, Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2016) dari 363,2 Ribu (3.69%) per Maret 2012. Capaian ini bahkan lebih buruk dari capaian Fauzi Bowo, dimana ia berhasil menurunkan kemiskinan dari dari 405, 700 jiwa (4.48%) (Maret 2007) menjadi 363,200 jiwa (3.69%) (Maret 2012) (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010 & 2015,http://megapolitan.kompas.com/…/Fauzi.Bowo.Klaim.Angka.Kemi… ).
5. Pemukiman/Perumahan Rakyat
Kinerja Ahok terkait pemukiman/perumahan rakyat sangat buruk. Dari sisi penataan kampung kumuh, Ahok gagal melanjutkan proyek kampung Deret Jokowi (http://megapolitan.kompas.com/…/Selama.2015.Tak.Akan.Ada.Pe… , LKPJ 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sukses merubah 274 RW kumuh dengan proyek MHT plus (LPPD DKI 2007-2012).
Dari sisi pembangunan rusun, Ahok tidak membangun rusun yang dapat dimiliki warga (Rusunami) tetapi hanya membangun Rusun yang harus disewa (Rusunawa). Sepanjang 2014-1015, DKI hanya mampu membangun 3.587 unit (1.794/tahun) dengan hampir 28.9% Pusat yang membangun (LKPJ Gub DKI 2014 & 2015). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang sepanjang 2007-2011 mampu membangun 3.366 unit Rusunami & 8.971 unit Rusunawa (2242/tahun) (LPPD DKI 2007-2012).
6. Kemacetan
Kemacetan makin menjadi. Riset tempatkan Jakarta Kota paling macet di 178 Negara (http://m.liputan6.com/…/10-kota-termacet-di-dunia-jakarta-j…). Capaian Ahok terkait hal ini dapat dinilai sangat buruk bila mengingat tiga indikator lain yang dapat mengurangi kemacetan. Pertama, dari sisi penambahan panjang Jalan, BPS juga menyebutkan bahwa Foke berhasil menambah panjang jalan di DKI dari 6.543.997 m menjadi 6. 995.842 m sedangkan Ahok stagnan dalam menambah panjang jalan (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010 & 2016 serta LKPJ Gub DKI 2015).
Kedua dari sisi angkutan umum, Jokowi hanya mampu menambah 1 koridor busway yang merupakan lanjutan proyek Foke dan Ahok gagal menambah jumlah koridor busway sementara Foke mampu menambah menambah 4 koridor baru (LPPD DKI Jakarta 2007-2012, LKPJ Gubernur DKI 2012, 2013, 2014, & 2015).
Dari sisi penumpang Busway, BPS menyebut bahwa Ahok hanya mampu menambah jumlah penumpang dari 111.260.431 (2012) menjadi 111.630.305 (2014) sedangkan Foke mampu menambah jumlah penumpang Busway dari 61.446.336 (2007) menjadi 114.783.000 (2011) (Buku Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010, 2013 & 2016). BPS belum mengumumkan data 2015 & 2016, tetapi berdasarkan keterangan Kepala Dinas, jumlah penumpang pada 2016 mencapai 340.000/hari atau 122.400.000 masih jauh dari target yang ditetapkan (http://www.jawapos.com/…/target-penumpang-busway-meleset-se…,http://indopos.co.id/jumlah-penumpang-busway-meleset-dari-…/ )
7. Banjir
Banjir masih gagal diatasi. Banjir saat ini bahkan telah menjangkau wilayah kerja sang Penguasa (http://news.liputan6.com/…/hujan-deras-kantor-ahok-kebanjir…). Lebih ekstrim, tidak perlu menunggu hujan 1 Jam, banjir telah terjadi (http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=23&date=2016-08-24).
Selama ini diopinikan bahwa Banjir Jakarta berhasil diatasi karena Ahok. Faktanya, program banjir Jakarta yang selama ini berjalan adalah program pemerintah Pusat (http://m.tempo.co/…/6-Proyek–Banjir-Ini-Bisa-Ringankan-Ker…). Jika pemerintah pusat tidak ingin mengeksekusinya, maka proyek tersebut tidak terlaksana. Oleh karena itu, untuk melihat buruknya kinerja Ahok terkait hal ini, tentunya perlu dibandingkan proyek pengendalian banjir sejenis.
Dalam konteks itu, Ahok dapat disebutkan gagal karena proyek Sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang hanya sepanjang 1.27 KM mangkrak (http://news.metrotvnews.com/…/nbwd3xDk-pembangunan-sodetan-… ). Sementara Foke mampu menyelesaikan Proyek Kanal Banjir Timur sepanjang 23.6 Km yang membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 ha daerah rawan banjir (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012).
8. Keterbukaan Informasi Publik (Transparansi)
Standar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) & Transparansi Pengelolaan Daerah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik & Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Kinerja Pemerintahan DKI Jakarta di bawah Ahok terkait hal ini sangat buruk. Hasil verifikasi Kemendagri pada Tahun 2015, DKI hanya memperoleh capaian 8.33% terkait informasi anggaran yang harus dipublikasikan (http://keuda.kemendagri.go.id/…/8-hasil-verifikasi-b09-tpad…). Lebih lanjut, pada Tahun 2015, Hasil penilaian Komisi Informasi Publik DKI tidak masuk 10 besar (http://www.tribunnews.com/…/jakarta-tidak-masuk-10-provinsi…). Capaian ini lebih buruk dari Foke yang mampu membawa DKI peringkat 2 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2012 (http://sp.beritasatu.com/…/foke-terima-penghargaan-da…/25230).
Tulisan ini copy dari SINI
oetoesan melajoe 